Tok! Putusan MK Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru: Batas Tegas Antara Kritik dan Hinaan

Di sisi lain, publik juga diedukasi untuk lebih bijak dalam berekspresi, menghindari makian kasar, fitnah, atau cacian personal yang tidak memiliki nilai kepentingan umum. Putusan MK Pasal Penghinaan Lembaga Negara pada akhirnya menjadi cermin kedewasaan hukum di Indonesia—bahwa kebebasan selalu datang dengan tanggung jawab, dan kehormatan sebuah institusi tidak boleh dijadikan tameng untuk berlindung dari pengawasan rakyat.