JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai memberikan sinyal terkait arah kebijakan fiskal jangka menengah, khususnya dalam merancang kerangka awal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa postur anggaran pada tahun 2027 harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, disiplin fiskal yang ketat, serta mampu mengakomodasi visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan Maharani menekankan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase krusial bagi pemerintahan baru dalam merealisasikan janji-janji kampanye dan program strategis nasional. Oleh karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kerangka ekonomi makro sangat dibutuhkan sejak dini.
Puan Maharani: APBN Harus Menjadi Katalisator Kesejahteraan
“RAPBN 2027 tidak boleh sekadar menjadi dokumen angka-angka administratif. Anggaran negara harus benar-benar hadir sebagai instrumen utama pelindung rakyat (shock absorber) sekaligus katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Puan Maharani.
Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia ini juga mengingatkan pemerintah agar alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Menurut Puan, ketidakpastian geopolitik dan ancaman krisis iklim global menuntut Indonesia untuk memiliki jaring pengaman sosial yang kuat serta strategi kemandirian pangan dan energi yang terukur pada tahun 2027 mendatang.
Leave a Reply