Menakar Arah Isu Parlemen dan Regulasi Hukum: Desakan RUU Perampasan Aset hingga Penataan Hiper-Regulasi

Pemerintah sendiri telah berulang kali mengirimkan Surat Presiden (Surpres) beserta draf RUU kepada DPR. Kini, bola sepenuhnya berada di Senayan. Komitmen pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi sangat diuji untuk membuktikan bahwa parlemen tidak menjadi ‘bunker’ bagi para pelaku kejahatan kerah putih.

Menata Benang Kusut Hiper-Regulasi

Selain RUU Perampasan Aset, isu parlemen dan regulasi hukum juga menyoroti fenomena obesitas regulasi (hiper-regulasi). Berdasarkan data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), terdapat ribuan peraturan dari tingkat pusat hingga daerah yang saling bertentangan. Hal ini tidak hanya membingungkan aparat penegak hukum, tetapi juga menghambat laju investasi dan pembangunan nasional.

Langkah Strategis Badan Legislasi (Baleg)

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang yang sudah ada sebelum merumuskan aturan baru. Pendekatan omnibus law yang sebelumnya digunakan dalam UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan dinilai bisa menjadi pisau bermata dua; di satu sisi mempercepat harmonisasi, namun di sisi lain rawan cacat formil jika tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Terdapat beberapa fokus utama yang harus masuk dalam radar Prolegnas Prioritas tahun ini guna membenahi regulasi hukum nasional, antara lain: