Menakar Wacana Percepatan Pemilu 2029 yang Digulirkan Budi Arie: Antara Efisiensi dan Tantangan Konstitusi

Jika percepatan pemilu berimplikasi pada pemotongan masa jabatan pihak-pihak yang sedang menjabat, maka hal tersebut berpotensi melanggar konstitusi. Oleh karena itu, jika wacana ini ingin diteruskan, pemerintah dan DPR harus mencari formulasi hukum yang tepat tanpa mencederai prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Kesimpulannya, wacana percepatan Pemilu 2029 yang digulirkan Budi Arie merupakan sebuah diskursus politik yang menarik untuk dikaji. Namun, jalan menuju realisasi gagasan tersebut masih sangat panjang. Diperlukan kajian akademis yang komprehensif, uji publik yang transparan, serta konsensus politik lintas partai agar wacana ini tidak sekadar menjadi bola liar yang justru mengganggu stabilitas politik nasional menjelang pergantian dekade.