Menakar Wacana Percepatan Pemilu 2029 yang Digulirkan Budi Arie: Antara Efisiensi dan Tantangan Konstitusi

JAKARTA – Panggung politik nasional kembali dihangatkan oleh sebuah diskursus baru. Wacana percepatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendadak menjadi perbincangan publik setelah dilontarkan oleh Budi Arie Setiadi. Gagasan ini sontak memantik berbagai reaksi, mulai dari dukungan faksional hingga kritik tajam dari para pakar hukum tata negara dan pengamat politik.

Budi Arie, yang dikenal sebagai tokoh politik nasional dan Ketua Umum relawan Projo, menyebutkan bahwa wacana penyesuaian atau percepatan jadwal Pemilu 2029 layak untuk dikaji secara mendalam. Menurutnya, ada beberapa alasan fundamental mengapa gagasan ini perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPR RI, hingga penyelenggara pemilu.

Alasan di Balik Wacana Percepatan

Dalam berbagai kesempatan, argumen utama yang mendasari wacana percepatan Pemilu 2029 ini bertumpu pada tiga pilar utama: efisiensi anggaran, sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan pengurangan durasi polarisasi di tengah masyarakat.

• Efisiensi Anggaran Negara: Penyelenggaraan Pemilu Serentak memakan biaya yang sangat fantastis. Dengan melakukan penyesuaian jadwal yang lebih terpadu antara pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, diharapkan ada penghematan triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Sinkronisasi Pembangunan: Terdapat celah waktu (gap) antara pelantikan presiden terpilih dengan kepala daerah. Percepatan dan penyelarasan jadwal dinilai dapat membuat ritme kerja pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih seirama sejak hari pertama menjabat.
• Mengurangi Kelelahan Politik: Siklus pemilu yang panjang kerap menimbulkan kelelahan politik (political fatigue) di kalangan masyarakat dan memicu polarisasi yang berkepanjangan.

Respons Elite Politik dan Senayan

Wacana ini tidak serta-merta diterima begitu saja oleh partai-partai politik di Senayan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai bahwa mengubah jadwal Pemilu 2029 bukanlah perkara sederhana. Hal ini menyangkut revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.