Dasar Penetapan dan Formula Perhitungan UMK
Penetapan update UMK Pati terbaru tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah berpedoman teguh pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, terdapat tiga variabel utama yang menjadi rumusan wajib dalam menghitung kenaikan upah minimum, yaitu:
- Tingkat Inflasi: Mengukur seberapa besar kenaikan harga barang dan jasa secara umum di wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten Pati secara khusus.
- Pertumbuhan Ekonomi: Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati yang merepresentasikan produktivitas ekonomi daerah.
- Indeks Alfa (α): Merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, biasanya ditetapkan dalam rentang 0,10 hingga 0,30.
Respons Serikat Pekerja dan APINDO
Setiap kali ada pengumuman mengenai update UMK Pati terbaru, respons dari kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) selalu menjadi sorotan. Dari kubu Serikat Pekerja, kenaikan sebesar 3,9 persen dinilai masih belum sepenuhnya mampu menutup laju inflasi harga pangan (volatile food) di pasar tradisional. Mereka berharap ke depannya pemerintah bisa menetapkan indeks alfa yang lebih tinggi agar daya beli buruh tetap terjaga.
Di sisi lain, perwakilan APINDO Kabupaten Pati menyatakan komitmennya untuk mematuhi regulasi pemerintah, meskipun beberapa sektor industri padat karya mengaku cukup berat. Kabupaten Pati memiliki basis industri pengolahan makanan, perikanan, dan pertanian yang sangat bergantung pada stabilitas biaya operasional. “Kami dari pihak pengusaha pada prinsipnya menghormati keputusan SK Gubernur. Fokus kami saat ini adalah bagaimana mempertahankan efisiensi produksi agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ungkap salah satu pengurus APINDO Pati.
Sanksi Tegas bagi Perusahaan Pelanggar
Pemerintah tidak hanya menetapkan angka, tetapi juga memperketat pengawasan. Disnaker Kabupaten Pati mengingatkan bahwa UMK ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara bagi pekerja yang sudah mengabdi lebih dari satu tahun, perusahaan diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).
